Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) DIY berkomitmen untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata dengan mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pariwisata Berbasis Budaya. Raperda ini bertujuan untuk memadukan sektor pariwisata yang berorientasi pada keuntungan ekonomi dengan upaya pelestarian budaya, yang menjadi identitas kuat Yogyakarta.
Penyusunan Raperda ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan dan kelurahan, agar mereka tidak hanya menjadi penonton dalam sektor pariwisata, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mengelola dan mempromosikan kekayaan budaya lokal. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Soleh Joko Sutopo, menjelaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya. Menurutnya, perlu ada regulasi yang bisa menyatukan dua kepentingan tersebut agar tercipta pariwisata yang berkelanjutan tanpa mengorbankan tradisi.
Raperda ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku pariwisata, dan komunitas budaya. Harapan besar disematkan pada regulasi ini, agar dapat segera disahkan dan diterapkan untuk memperkuat posisi DIY sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Indonesia. Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, menambahkan bahwa pihaknya siap memfasilitasi proses penyusunan regulasi yang aplikatif dan berkualitas. Selain itu, Raperda ini juga diharapkan menjadi payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat dan pelaku budaya, sekaligus mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di Yogyakarta.
